YOGYAKARTA, Sejumlah massa yang tergabung dalam 'Yogyakarta Pro Demokrasi dan Menjaga Konstitusi' berdemo di halaman Kantor KPU DIY, Selasa (20/2). Mereka menuntut perhitungan suara di KPU yang jujur, adil, dan tak ada kecurangan.
Massa menggelar aksi bertajuk sinau matematika bersama KPU, mereka mengenakan seragam SD dan menggelar aksi menampilkan kegiatan belajar matematika di halaman kantor KPU DIY.
Mereka menggunakan seragam SD, mengatasnamakan SDN Koplak, menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja KPU dalam menghitung suara hasil pemilu 14 Februari.
Dalam aksi itu turut dibawa pula spanduk bertuliskan "SD Negeri Koplak" tertulis pula "Program Kejar Paket Kekuasaan" dengan poin-poin seperti:
1. Belajar Cara Cepat Mengubah Konstitusi
2. Belajar Kiat Mudah Meraup Suara Pemilu
3. Belajar Cuek Meski Melanggar Kode Etik
4. Belajar Memperalat Aparat Untuk Kepentingan Dinasti Politik Keluarga dan Kelompok
5. Belajar Melanggengkan Kekuasaan
"Pemilune negoro hasile wis ditoto (pemilunya negara hasilnya sudah ditata)," kata murid-murid dari SD Koplak dalam nyanyian aksi.
Agus Becak Sunandar, Koordinator Aksi mengatakan aksi unjukrasa teatrikal sengaja diadakan sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja KPU. Pemilu dinilai memicu ketidakpuasan masyarakat terutama dengan kinerja KPU dan Bawaslu.
Agus Becak mengaku aksi ini murni dari masyarakat dan tak ada keterkaitan dengan paslon mana pun. Massa tergabung di Masyarakat Jogja Pro Demokrasi.
"Kami datang atas nama rakyat Yogyakarta pro demokrasi dan menjaga konstitusi, datang ke KPU untuk menyampaikan aspirasi keprihatinan kami bahwa pemilu kali ini benar-benar pemilu yang sangat gila yang mana kecurangan sangat nyata di depan kita," kata Agus.
"Kami ingatkan tentang pelajaran matematika yang baik dan benar sebagai bentuk kritik terhadap praktek penggelembungan suara dalam sistem rekapitulasi suara KPU. Komisioner KPU diundang mengikuti pelajaran matematika SD Koplak membawa sejumlah buku-buku pelajaran matematika yang diserahkan kepada KPU secara simbolis. Harapannya KPU semakin cerdas dalam penguasaan ilmu matematika sehingga dapat melakukan penghitungan rekapitulasi suara dengan benar," pungkas Agus Becak.
Sementara itu, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi aksi kali ini menjadi bagian aspirasi masyarakat. Menurutnya ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat.
"Menjadi bagian dari aspirasi masyarakat mengawal pemilu, proses demokrasi elektoral berjalan dengan baik. Dan kami berterima kasih, proses pemilu tidak hanya dikawal sampai 14 Februari tapi sampai proses penetapan rekapitulasi terus dikawal," kata Shidqi.
Orasi pembacaan petisi "Pojok Beteng" dari Paguyuban Penegak Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa.
Dalam aksi demo tersebut juga diikutkan orasi pembacaan 'Petisi Pojok Beteng' yang dibacakan oleh Arie Moel, perwakilan dari 'Paguyuban Penegak Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa dengan 3 tuntutan yaitu :
1. Menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yg dilaksanakan 14 Februari 2024.
2. Mendesak KPU untuk mencabut keputusan pendaftaran Paslon 02 sebagai peserta pemilu.
3. Mendesak DPR untuk memanggil Pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU) untuk menjadwalkan ulang pelaksanaan Pilpres dalam tempo sesingkatnya.
Pewarta : Arman Jabbar
Editor : /Red
Social Header