YOGYAKARTA, jogja.expost.co.id - Sekretariat Daerah DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengarusutamaan Gender, Kamis, (31/7/2025), bertempat di Gedung Pracimasana lantai 2 Komplek Kepatihan Yogyakarta. FGD digelar untuk menggali informasi dari masyarakat terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Selain itu, FGD dihelat juga untuk mendapatkan gambaran/strategi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di DIY, Kebijakan dan PPRD. Dan, persoalan dan Isu-isu strategis di DIY baik implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang PUG. Serta, Implementasi di Pemda DIY maupun di Kalurahan dan peran LSM/Ormas dalam mendukung PUG.
FGD diikuti OPD terkait, kalurahan, LSM, dan akademisi yang aktif dalam isu kesetaraan gender di DIY. Untuk memantik FGD, 4 narsumber dihadirkan. Yaitu Alimatul Kiptiyah, tema: Peta Masalah Pengarusutamaan Gender di DIY dan Strategi Kebijakan untuk Penyelesaiannya; Bappeda DIY, tema: Strategi implementasi PUG, Kebijakan dan PPRG di Pemda; Perwakilan Forum LSM, tema Peran LSM dan Ormas dalam membangun kebijakan PUG DIY; Kalurahan Condongcatur, Reno Candra Sangaji. Ia membawakan tema Strategi Implementasi PUG (kebijakan dan PPRG Kalurahan).
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Faishol Muslim, menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY tahun 2022-2027, kesetaraan gender berperan dalam mendukung visi misi Gubernur dalam mencapai tujuan terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia terutama Indeks Pembangunan Gender di DIY.
“Dalam rangka revitalisasi PUG di DIY ada perubahan kebijakan terkait pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dan Inovasi terkait PUG. Sedangkan Implementasi prasyarat kelembagaan PUG di DIY sendiri masih perlu untuk dioptimalkan. Selain itu, masih banyak isu gender di berbagai bidang yang mendesak untuk diselesaikan, oleh karena itu dilakukan inisiasi upaya penyusunan Perubahan Peraturan Gubenur DIY tentang Pedoman Pengarusuutamaan Gender yang di dalamnya termasuk mengatur tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Rencana Aksi Daerah PUG dan sistem data gender,” terangnya.
Ditambahkan Kepala Biro Kesejahteraan Setda DIY, bahwa pada kenyataannya perempuan di Negeri ini sering dihadapkan pada aturan sosial, budaya masyarakat setempat yang lebih mengutamakan laki-laki, padahal bisa jadi dari segi kemampuan dan keterampilan perempuan lebih mampu mengungguli laki-laki, tetapi sering terhambat untuk maju. Untuk itu, pemerintah bersama untuk mengurangi kesenjangan gender dan agar mencapai kesetaraan gender maka diharapkan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat mewujudkan hal tersebut.
“Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlunya sebuah Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di DIY berdasarkan amanah dari Peraturan Daerah DIY tentang PUG yang sudah ada dengan malakukan FGD untuk mendapatkan gambaran dan masukan yang akan menjadi dasar perumusan Raperda yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan,” ucapnya.
Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, menyatakan meski belum sepurna namun penerapan pro jender dalam setiap rancangan pembangunan di wilayah Condongcatur telah dilaksanakan.
“PUG bukan sekadar konsep, tapi harus menjadi prinsip kerja yang diinternalisasi dalam penyusunan program dan anggaran di tingkat kalurahan. Kebijakan PUG di Condongcatur diterjemahkan melalui penyusunan PPRG yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Sedangkan keberhasilan implementasi PUG itu sendiri sangat bergantung pada kesadaran kolektif perangkat kalurahan, sinergi dengan lembaga masyarakat, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Keberadaan perempuan dalam posisi pejabat adalah indikator positif, tetapi kesetaraan gender adalah konsep yang lebih luas dan kompleks, untuk mencapai kesetaraan gender membutuhkan lebih dari sekadar jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan, tetapi juga memastikan adanya perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, dan partisipasi dalam berbagai bidang.
"Di Pemerintah Kalurahan Condongcatur sendiri saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi penting menjadi pemimpin, seperti Carik, Kaur Danarta," ujar Reno.
Reno juga merinci, di Condongcatur, dari 18 Dukuh 4 di antaranya adalah perempuan. Serta 4 dari 9 Anggota BPKal Condongcatur juga perempuan.
Pihaknya berharap, kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif unik dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif. (Wasana)
Editor: Mukhlisin Mustofa/Red
Social Header